nusakini.com--Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau semua pihak untuk bersama-sama menjaga situasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018 sampai penetapan pasangan calon pemenang hingga pelantikan.  

Kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Pemerintah mengingatkan untuk menyiapkan langkah antisipasi yang jitu guna mencegah tensi agar jelang penetapan hingga pelantikan calon kepala daerah tidak semakin tinggi.  

"Begitu juga dengan aparat keamanan, seluruh daerah, terutama yang masuk kategori rawan konflik perlu pengawasa ekstra. Apalagi, kita dihadapkan pada Pemilu Serentak 2018," terang Koordinator Desk Pilkada Kemendagri, Suhajar Diantoro, dalam jumpa pers dikantornya, Kamis (28/06).  

• Pasca Pilkada, DKPP Terima 400 Lebih Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
• Kebijakan Kemendagri Menghadapi Tantangan dan Perkembangan Politik Nasional
• Isu Pilpres Tenggelamkan Berita Pilkada
• Seskab: Rakyat Sudah Memilih Di Pilkada 2018, Kalau Tidak Puas Gugatlah ke MK
• Sesuai UU Pilkada, Status Tersangka Tak Menghambat Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

Hadir dalam konferensi pers yang dipandu moderator Astri Megatari tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar dan Sekretaris Desk Pilkada Akmal Malik yang juga Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.  

"Seluruh komponen masyarakat juga diharapkan untuk lebih peduli, bahwa pentas demokrasi adalah aset dan milik bersama," ucap Suhajar.  

Pada Pilkada Serentak 2018, Kemendagri menargetkan ada peningkatan angka partisipasi pemilih sebagaimana menjadi target KPU yakni 77,5 persen. Poin terpenting bagi pemerintah terkait Pilkada, lanjut Suhajar, adalah suksesnya penyelenggaraan secara kuantitas atau partisipasi pemilu.  

Kemudian secara kualitas atau rasioalitas pemilih berjalan secara aman, tertib legitimate dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum.(p/ab)